Menuju Kode Etik yang ketat untuk Laut Cina Selatan


Penulis: Aristyo Rizka Darmawan, Universitas Indonesia

Laut Cina Selatan menjadi sorotan penting dari Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Plus baru-baru ini. Semua delegasi sepakat bahwa menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah yang disengketakan merupakan salah satu isu terpenting di kawasan dan menyerukan persatuan di bidang pertahanan. Untuk menjaga perdamaian, perlu untuk menjaga momentum dalam negosiasi Kode Etik Laut China Selatan (COC).

Negosiasi COC telah tertunda setahun karena pandemi COVID-19. Indonesia telah mengusulkan untuk menjadi tuan rumah negosiasi secara langsung Juli ini, tetapi karena gelombang kedua COVID-19 yang memburuk di Jakarta, itu akan ditunda. Tidak mungkin bahwa COC akan memenuhi tenggat waktu yang diharapkan sebelumnya dan berakhir akhir tahun ini. Seperti yang dikatakan Evan Laksmana, ‘para pihak harus membuat pedoman berkualitas tinggi daripada terburu-buru melalui beberapa garis waktu buatan yang diusulkan oleh China’.

Meski substansi perundingan bersifat rahasia, setidaknya ada empat persoalan hukum penting yang harus diperhatikan dan ditangani ke depan.

Pertama, kesepakatan tegas perlu dibuat tentang ruang lingkup geografis COC. Penting bahwa COC dibatasi pada klaim tumpang tindih yang sah menurut hukum internasional. Semua pihak yang bernegosiasi harus mengajukan klaim wilayah mereka berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), termasuk klaim maksimum untuk zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil laut dari garis dasar.

COC tidak boleh menegosiasikan klaim apa pun yang tidak sah menurut hukum internasional, termasuk menurut UNCLOS. Klaim apa pun yang didasarkan pada dasar historis yang tidak diakui di bawah UNCLOS seharusnya tidak dapat diterima, termasuk sembilan garis putus-putus China, yang diputuskan oleh Pengadilan Arbitrase Permanen 2016 sebagai ilegal. Ruang lingkup COC akan menjadi penting untuk menghindari formalisasi klaim yang telah dinyatakan ilegal.

Kedua, apakah COC mengikat para pihak secara hukum adalah masalah penting kedua. COC akan lebih efektif jika semua pihak menganggapnya sebagai dokumen yang mengikat secara hukum. Hal ini akan menciptakan kepastian dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas atas pelanggaran. Menyetujui dokumen yang mengikat secara hukum tidak akan mudah. Beberapa penggugat lebih memilih COC untuk berfungsi lebih sebagai pedoman daripada sebagai dokumen yang mengikat secara hukum.

Ketiga, terlepas dari apakah COC menjadi mengikat secara hukum, akan sangat penting untuk membangun mekanisme pemantauan dan kepatuhan untuk memastikan efektivitasnya. Keberhasilan COC harus diukur dari sejauh mana COC ditaati oleh semua pihak.

COC dapat membentuk badan yang memiliki wewenang untuk mengumpulkan informasi ketidakpatuhan. Badan independen ini perlu terdiri dari perwakilan semua pihak untuk dipercaya dan melaporkan kepatuhan COC secara teratur.

Pembentukan badan tersebut akan melibatkan keputusan tentang siapa yang dapat melaporkan informasi mengenai ketidakpatuhan, termasuk apakah masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah dan nelayan dari negara bagian mana pun dapat melaporkan langsung ke badan tersebut, atau apakah akses akan dibatasi untuk pejabat pemerintah.

Keempat, COC juga harus memiliki mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa harus diharapkan dan dapat melingkupi interpretasi perjanjian, atau implementasi dan penerapan kewajiban berdasarkan perjanjian. Sebagian besar perjanjian yang signifikan memiliki proses penyelesaian sengketa, termasuk setidaknya kesepakatan bahwa para pihak harus mencoba negosiasi bilateral sebelum memulai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih formal dan terintegrasi.

COC dapat memilih dari banyak forum internasional yang ada untuk menyelesaikan perselisihan antar negara, seperti Mahkamah Internasional dan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, atau Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut di Hamburg. Isu lainnya adalah apakah mekanisme penyelesaian sengketa harus bersifat wajib. Beberapa perjanjian internasional seperti UNCLOS memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat wajib bagi semua pihak.

Saat negosiasi COC Laut Cina Selatan bergerak maju, penting untuk mempertimbangkan masalah hukum mendasar. Perdamaian dan keamanan kawasan dipertaruhkan.

Aristyo Rizka Darmawan adalah Dosen Hukum Internasional di Center for Sustainable Ocean Policy, Universitas Indonesia.

Permainan terbesar Togel Singapore 2020 – 2021. Info harian lainnya tersedia dilihat dengan terencana melewati pengumuman yg kita umumkan di web itu, dan juga siap ditanyakan kepada teknisi LiveChat support kita yg menunggu 24 jam On-line dapat melayani segala kepentingan para pemain. Ayo segera daftar, serta menangkan prize Lotto & Live Casino On the internet terbesar yang wujud di lokasi kami.