Masa depan kebebasan berbicara online yang tidak pasti di Indonesia


Penulis: Titik Puji Rahayu, Universitas Airlangga

Selama lebih dari satu dekade, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi wajah tata kelola internet di Indonesia. Pertama kali diberlakukan pada tahun 2008, undang-undang tersebut kemudian direvisi pada tahun 2016, memberikan pemerintah Indonesia kekuasaan yang cukup besar untuk mengontrol akses internet di Indonesia.

Sejak undang-undang tersebut diberlakukan, laporan dari outlet media di Indonesia telah mencatat betapa banyak ‘netizen’ Indonesia yang terjebak dalam kasus hukum terkait postingan online mereka. Para akademisi juga mengungkapkan keprihatinan tentang bagaimana undang-undang tersebut mengancam kebebasan berbicara. Sejak revisi 2016, Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFENet) dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) telah menuntut revisi lebih lanjut terhadap undang-undang tersebut untuk menghapus ketentuan ambigu yang menurut mereka telah menyebabkan kriminalisasi yang tidak semestinya terhadap pidato online.

Pemerintah Indonesia telah lama membela undang-undang tersebut dari revisi yang diusulkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim bahwa masalahnya bukanlah hukum itu sendiri, tetapi interpretasinya oleh pihak berwenang yang bertugas menegakkannya. Pada Februari 2021, Presiden Joko Widodo menyatakan akan meminta DPR bersama-sama merevisi undang-undang untuk menghapus pasal yang meragukan. Ini terdengar positif tetapi masih terlalu dini untuk perayaan.

Tidak jelas pasal mana yang akan direvisi setelah pernyataan Jokowi. Ketentuan tentang pencemaran nama baik (Pasal 27) dan hoax dan ujaran kebencian (Pasal 28) berpotensi menekan kebebasan berbicara. Namun yang lebih penting, Pasal 40 (2a dan 2b) memberi pemerintah hak untuk membatasi akses internet. Artikel ini merupakan hasil revisi tahun 2016 yang tidak terduga dan memiliki implikasi serius bagi demokrasi Indonesia.

Kekuatan pembatasan akses internet ini digunakan selama krisis politik di Papua Barat pada Juni 2020. Dengan mengklaim penyebaran berita palsu dan misinformasi selama krisis, pemerintah mengekang akses internet melalui pelambatan internet dan pemadaman listrik.

Meskipun revisi UU ITE sangat dibutuhkan, mereka seharusnya tidak hanya menargetkan ketentuan yang ambigu tentang pencemaran nama baik, hoax, dan ujaran kebencian. Peraturan tentang pembatasan akses internet juga perlu direvisi. Akankah negara diberi hak untuk membatasi akses internet? Dalam keadaan apa akses internet harus dibatasi? Bagaimana prosedur untuk menerapkan pembatasan akses Internet?

UU ITE belum menunjuk badan regulasi independen yang ditunjuk untuk mengatur penggunaan internet di Indonesia. Undang-undang menyatakan bahwa pemerintah (pemerintah) memiliki kewenangan untuk mengawasi penyediaan internet. Pasal 1 undang-undang tersebut memberikan pemerintah hak untuk mengontrol penyediaan internet dan Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini bertugas mengawasi penyediaan internet di Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia telah menahan orang-orang karena melanggar ketentuan isi UU ITE tentang pencemaran nama baik, hoax, dan ujaran kebencian. Struktur regulasi ini menimbulkan kekhawatiran tentang independensi regulator internet, terutama bila kasus-kasus tersebut bertentangan dengan kebijakan atau pejabat pemerintah.

Sangat penting untuk mempertimbangkan pembentukan badan pengatur independen untuk mengawasi penyediaan layanan berbasis internet di Indonesia. Hal ini mencerminkan semangat periode Reformasi Indonesia pada tahun 1998, di mana masyarakat menuntut agar pemerintah memiliki kewenangan yang sama dengan badan regulator independen untuk memperkuat akuntabilitas politik. International Telecommunication Union mendukung pembentukan badan pengatur terpusat untuk sektor telekomunikasi di semua negara, dengan struktur independen dan bertanggung jawab kepada legislatif.

Akankah eksekutif dan legislatif Indonesia merevisi UU ITE dalam waktu dekat? Dengan tajuk berita terkini, wacana telah bergeser dari merevisi undang-undang menjadi perumusan pedoman tafsir bagi lembaga pemerintah yang bertugas menegakkannya. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan bahwa rencana revisi dan penyusunan pedoman tafsir sedang berlangsung.

Terlepas dari kemajuan yang nyata ini, pemerintah telah meninggalkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang belum terjawab. Artikel mana yang akan direvisi? Artikel mana yang akan diberikan pedoman interpretasi? Apa legal standing pedoman interpretasi ITE? Akankah pedoman tersebut melindungi kebebasan berbicara dan melindungi mereka yang mengkritik pemerintah? Bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan proses revisi undang-undang dan merumuskan pedoman tafsir? Bisakah kedua proses tersebut saling menghambat? Pada akhirnya, masa depan kebebasan berbicara online di Indonesia tetap tidak pasti.

Titik Puji Rahayu adalah Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.

Game terbaru Data SGP 2020 – 2021. Undian terbaru lain-lain ada diamati dengan terjadwal via pemberitahuan yg kita umumkan di situs itu, dan juga bisa dichat pada operator LiveChat pendukung kita yg menunggu 24 jam Online buat melayani segala kebutuhan antara pemain. Mari cepetan sign-up, serta kenakan hadiah Lotto & Live Casino On the internet terbaik yang hadir di tempat kami.