Mampukah Indonesia mempertahankan target pemulihan COVID-19?


Pengarang: Gerardus Yosari, NTU

Masih ada pertanyaan tentang bagaimana Indonesia dapat mempertahankan target pemulihan ekonomi COVID-19 karena kemungkinan kesulitan yang dihadapi pembuat kebijakan dalam mengendalikan inflasi. Skenario terbaik untuk perekonomian Indonesia adalah inflasi bertahap yang mengarah ke pertumbuhan yang stabil di tahun-tahun mendatang.

Pemulihan ekonomi yang kuat akan bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dalam jangka pendek, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan membatasi pengangguran kaum muda. Keberhasilan akan membantu Indonesia menghindari potensi implikasi sosial dan politik yang parah terkait dengan inflasi yang tidak terkendali.

Pemerintah Indonesia telah menghabiskan lebih banyak untuk langkah-langkah fiskal jangka pendek daripada jangka panjang karena sifat mendesak dari krisis ekonomi COVID-19. Namun proses jangka panjang untuk membayar pengeluaran fiskal jangka pendek yang lebih tinggi belum dipertimbangkan secara hati-hati.

Penggunaan berbagai tindakan pemerintah Indonesia untuk membantu warga yang terbebani secara finansial dengan pemberian uang tunai adalah salah satu contohnya. Tentu saja, langkah-langkah ini diperlukan dalam jangka pendek tetapi tidak dapat digunakan tanpa batas tanpa menggelembungkan beban pajak yang sudah sangat besar yang saat ini dihadapi pemerintahan Presiden Indonesia Joko ‘Jokowi’ Widodo. Kesulitan dalam mengumpulkan pajak yang cukup untuk membayar pengeluaran fiskal yang lebih besar mendorong parlemen dan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani, untuk mendukung RUU reformasi pajak baru untuk meningkatkan kas pemerintah.

Skenario terbaik untuk Indonesia adalah periode inflasi bertahap. Ini tidak akan luar biasa setelah sebagian besar resesi sisi penawaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Setelah periode inflasi, maka akan ada pergerakan bertahap menuju pertumbuhan yang stabil karena produktivitas dari pasar tenaga kerja meningkat.

Sepanjang sejarah Indonesia, inflasi bertahap telah menjadi norma. Meskipun beberapa orang mungkin berpendapat bahwa Indonesia telah mengalami serangan hiperinflasi, peristiwa ini jarang terjadi. Ini termasuk lonjakan inflasi selama transisi kekuasaan politik yang kacau ke mantan presiden Indonesia Suharto pada tahun 1965 dan Krisis Keuangan Asia 1998. Namun, inflasi selama krisis 1998 mungkin lebih tepat disebut sebagai inflasi cepat daripada hiperinflasi.

Inflasi bertahap kemungkinan akan terjadi jika negara membuka kembali secara sistematis dengan permintaan konsumen dan investasi yang stabil. Meskipun ekonomi Indonesia secara komparatif lebih kuat daripada tahun 1998, dengan cadangan yang lebih besar memberikan pandangan yang lebih optimis setelah pandemi, ada sejumlah hambatan untuk pemulihan ekonomi di masa depan.

Tenaga kerja Indonesia menderita pendidikan di bawah standar. Meskipun ada keluaran tahunan lulusan yang sehat, sebagian besar belum dapat memperoleh pekerjaan penuh waktu empat sampai delapan bulan atau lebih setelah lulus. Indonesia tidak kekurangan lulusan tetapi kekurangan pekerja terampil yang layak untuk dipekerjakan oleh pengusaha. Banyak lulusan tidak diperlengkapi untuk pekerjaan dalam perekonomian saat ini.

Produktivitas tenaga kerja akan sangat penting untuk menurunkan biaya pengeluaran infrastruktur besar-besaran pemerintahan Jokowi. Jika tidak, dengan produktivitas yang kurang, biaya belanja infrastruktur akan diserap sebagai utang publik. Secara hukum, Indonesia harus menahan utang publik di bawah 60 persen dari PDB-nya. Namun, hal itu tidak mempertimbangkan kemungkinan melonjaknya utang swasta akibat kebijakan moneter longgar Bank Indonesia. Produktivitas yang tinggi dapat mencegah inflasi yang parah karena utang dapat dibiayai oleh produktivitas dan lapangan kerja yang lebih tinggi.

Antara Januari 2020 dan Februari 2021, Bank Indonesia memangkas suku bunga acuannya dari 5 persen menjadi 3,5 persen dan menggelar program pembelian obligasi pemerintah dalam mata uang lokal untuk membantu membiayai defisit fiskal pemerintah. Namun karena bisnis belum mau mengambil lebih banyak risiko di seluruh portofolio mereka, pertumbuhan kredit swasta telah turun. Ini juga merupakan pengalaman di Jepang, di mana suku bunga rendah yang dipertahankan oleh Bank of Japan meningkatkan utang swasta; tetapi karena bank enggan memberi pinjaman, perusahaan dan rumah tangga tidak cukup meminjam untuk merangsang pertumbuhan. Bagaimana Indonesia dapat menghindari jebakan yang sama masih belum jelas.

Konsekuensi sosial dari malaise ekonomi akan menjadi malapetaka bagi Indonesia dengan penduduk muda negara yang sangat bergantung pada pasar tenaga kerja yang kuat. Dengan menahan inflasi, pengangguran kaum muda kemungkinan akan berkurang, dan ekonomi Indonesia bisa lebih tangguh daripada sebelum pandemi.

Dengan Indonesia sekarang dapat mengumpulkan pajak secara lebih efisien dengan RUU reformasi pajak terbaru yang disahkan di parlemen, negara ini berada pada jalur yang lebih stabil untuk posisi fiskal pasca-pandemi. Pengangguran kaum muda adalah masalah umum di Indonesia sebelum COVID-19, dan goncangan ekonomi terkait pandemi belum memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja. Masalah ini membutuhkan serangkaian reformasi yang lebih besar yang hanya akan dilaksanakan setelah ekonomi stabil melalui pengelolaan inflasi yang tepat. Kemudian, ke depan, Indonesia dapat mengarahkan pandangannya pada pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

Gerardus Yosari adalah Analis Riset di Program Indonesia di S Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura.

Diskon terbaru Result SGP 2020 – 2021. Game harian yang lain-lain hadir diperhatikan dengan terjadwal melewati informasi yang kita sampaikan dalam web tersebut, dan juga bisa ditanyakan kepada petugas LiveChat support kita yang ada 24 jam On-line dapat melayani seluruh maksud para visitor. Mari cepetan join, & ambil cashback Toto & Kasino On-line terhebat yang tampil di web kita.