Mampukah Bakamla Menjadi Yang Terdepan dalam Strategi Laut Natuna Indonesia? – Sang Diplomat


Dalam beberapa tahun terakhir, Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia telah tumbuh menjadi aktor utama dalam mengamankan kepentingan maritim negara di Laut Natuna. Namun, pengakuan kontroversial Bakamla sebagai “badan koordinasi” maritim (di mata badan keamanan maritim lainnya) dan aset operasional yang terbatas telah menempatkan apa yang disebut “penjaga pantai” Indonesia pada posisi yang tidak dapat dipertahankan. Tanpa kemauan politik yang jelas dari pemerintah pusat untuk memperkuat kemampuan operasional Bakamla dan posisi kelembagaannya, Bakamla akan kesulitan untuk menjadi unit penjaga pantai yang kuat atau berkontribusi secara signifikan terhadap strategi Laut Natuna Indonesia.

Wakil Laksamana Aan Kurnia, Kepala Bakamla, akhir Desember lalu menyatakan, program prioritas Bakamla pada 2022 adalah melindungi kawasan Laut Natuna Utara. Lebih penting lagi, pihaknya juga telah merencanakan untuk mengadakan pertemuan dengan pejabat maritim dari lima negara Asia Tenggara (Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam) di Pulau Batam – benteng pertahanan pertahanan Indonesia selain Natuna dan Bintan di Kepulauan Riau – untuk mengatasi konflik yang sedang berlangsung di Laut Cina Selatan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan persahabatan antara penjaga pantai negara-negara yang berbeda dan berfungsi sebagai tempat untuk membahas program kolaboratif yang lebih nyata, seperti transfer pengetahuan dan pertukaran data, untuk menghadapi tantangan operasional di Laut Cina Selatan. Urutan kejadian yang diusulkan ini menyiratkan bahwa Bakamla memposisikan dirinya sebagai badan utama untuk strategi Laut Natuna Indonesia.

Menjaga Permainan

Sejak mendapatkan legitimasi hukum yang kuat di bawah Undang-Undang No. 32/2014 tentang Kelautan, Bakamla perlahan berubah menjadi lembaga penjaga pantai Indonesia dengan cakupan peran dan kemampuan operasional yang luas. Menurut undang-undang tersebut, tujuan awal Bakamla adalah untuk bertindak sebagai lembaga penegak hukum di laut, dengan tanggung jawab mulai dari perairan teritorial hingga laut internasional. Namun juga mengatur peran lembaga tersebut sebagai lembaga koordinasi dalam hal berurusan dengan lembaga keamanan maritim lain yang sudah ada sebelumnya. Awalnya mengandalkan kapal patroli berukuran kecil yang dipinjamkan oleh Angkatan Laut Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla menemukan kesuksesan awal dalam misi patroli dan menyita kapal penangkap ikan asing di yurisdiksi maritim Indonesia.

Sejak 2017, peran Bakamla semakin luas dengan akuisisi kapal patroli lepas pantai yang lebih besar yang mampu menjangkau laut yang lebih jauh, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan perairan internasional. Kemampuan berpatroli di laut lepas membuat Bakamla semakin percaya diri untuk lebih aktif mencegat kapal-kapal nelayan asing asal China dan Vietnam.

Menikmati artikel ini? Klik di sini untuk berlangganan untuk akses penuh. Hanya $5 per bulan.

Bakamla mulai menghadapi tantangan yang lebih serius sejak akhir 2020, ketika kapal penjaga pantai China memasuki ZEE Indonesia tanpa melibatkan kapal penangkap ikan. Pada bulan Desember tahun itu, Bakamla menghadapi 5402 kapal China Coast Guard (CCG), pertama kalinya sebuah kapal CCG memasuki ZEE Indonesia tanpa kehadiran kapal penangkap ikan. Ini berarti bahwa pertemuan ini secara kualitatif berbeda dari bentrokan sebelumnya. Antara Agustus dan Oktober 2021, Bakamla juga menghadapi tekanan, dengan survei China dan kapal CCG berusaha mengganggu kegiatan pengeboran di dekat Blok Tuna di Laut Natuna Utara. Berbagai kegiatan patroli tersebut menunjukkan bahwa Bakamla telah berkembang menjadi elemen penting dalam strategi keamanan maritim Indonesia di sekitar kepulauan Natuna.

Aset Operasional Terbatas

Bakamla terus menghadapi masalah yang timbul dari aset operasionalnya yang sedikit. Hingga saat ini, pasukan hanya memperoleh 10 kapal penjaga pantai – enam unit berukuran 48 meter, tiga unit berukuran 80 meter dan satu unit berukuran 110 meter, serta beberapa kapal berkecepatan tinggi. Dalam film dokumenter Channel News Asia baru-baru ini, kepala Bakamla mengungkapkan bahwa lembaga tersebut bertujuan untuk memperoleh setidaknya 80 kapal berukuran besar untuk cakupan patroli yang lebih baik, daya tahan yang lebih lama di laut yang ganas, dan kemampuan pengawasan yang lebih baik. Secara keseluruhan jumlah kapal yang dimiliki Bakamla masih sedikit, meski menjalani program akuisisi pesat antara tahun 2017 hingga 2019 dengan mengandalkan kemampuan industri galangan kapal dalam negeri di Batam, Kepulauan Riau.

Selain masalah keterbatasan kemampuan patroli, persenjataan yang dikerahkan di atas kapal masih minim, sebatas AK-47 yang dibawa personel Bakamla dan senapan 5,56 milimeter. Ada upaya untuk memodernisasi sistem senjata di atas kapal melalui akuisisi sistem senjata kendali jarak jauh meriam 30 milimeter Aselsan dengan izin dari Kementerian Pertahanan. Namun, sistem senjata hanya akan berjumlah empat unit – kemungkinan besar akan dipasang di kapal berukuran 110 meter dan 80 meter. Alasan utama di balik akuisisi senjata tersebut adalah kekhawatiran akan keberadaan kapal penjaga pantai China yang dilengkapi dengan baik di perairan Natuna. Keterbatasan kemampuan berimplikasi pada Bakamla di level operasional, di mana mereka masih banyak bergantung pada Angkatan Laut Indonesia (TNI-AL) untuk dukungan cadangan.

Kurangnya Pengakuan di Rumah

Masalah lain bagi Bakamla adalah pengakuannya yang terbatas di dalam negeri, yang berasal dari identitas institusionalnya yang tidak jelas. Di satu sisi, pembentukan dan status Bakamla ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla, yang memberikan status sebagai badan koordinasi yang membawahi badan keamanan laut lainnya. Di sisi lain, ada keinginan di kalangan pimpinan Bakamla untuk mengembangkan institusi dalam bentuk United States Coast Guard. Bahkan, perkembangan kekuatan paramiliter Bakamla, kepemimpinan strategis personelnya, yang merupakan perwira angkatan laut, pengadaan alutsista dan kapal patroli berukuran besar, serta kerjasama dengan AS untuk mengembangkan pusat pelatihan di Batam telah mensosialisasikan Bakamla untuk menekankan identitas penjaga pantai daripada statusnya sebagai badan koordinasi.

Masalah penerimaan ini tampak dalam pembahasan baru-baru ini atas rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bakamla (RPP Bakamla), yang mengakibatkan pergolakan ego sektoral dan persaingan kelembagaan atas sumber daya antara berbagai badan maritim dalam negeri. Badan keamanan lainnya termasuk Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan, Polisi Perairan (Polair), Bea Cukai (Bea Cukai), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menolak rancangan tersebut. Yang menjadi perhatian khusus adalah Pasal 36 RPP Bakamla, yang menetapkan bahwa badan keamanan maritim lainnya harus melakukan patroli dan penangkapan dengan atribut dan identitas Bakamla. Selain itu, mereka berpendapat bahwa angkatan laut seharusnya terlibat dalam diskusi sebagai salah satu aktor kunci keamanan maritim, sehingga menolak proposisi bahwa Bakamla akan menjadi badan “koordinasi” untuk semua badan maritim domestik lainnya.

Jalan lurus

Orang mungkin bisa berargumen bahwa mengedepankan white hulls adalah salah satu cara yang dapat diterapkan, jika bukan yang terbaik, untuk menanggapi taktik zona abu-abu China di wilayah tersebut. Dengan sikap tegas Indonesia yang bukan merupakan claimant state di Laut Cina Selatan, Bakamla menjadi ujung tombak dan pusat strategi Indonesia menjaga Laut Natuna Utara. Pada saat yang sama, penjaga pantai yang dilengkapi lebih baik dikombinasikan dengan kekuatan angkatan laut akan menjadi salah satu komponen operasional penting dari strategi Indonesia untuk menangani klaim melanggar hukum China.

Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo perlu mengatasi masalah ego sektoral di antara banyak badan keamanan maritim Indonesia dan mempercepat pengesahan RPP Bakamla, yang menjelaskan bagaimana koordinasi antar-lembaga di antara aktor-aktor utama keamanan maritim dapat dioperasionalkan. Dalam konteks ini, Bakamla harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menentukan tujuan dan misi organisasi, mendorong pengembangan organisasi, mengembangkan strategi pengadaan senjata yang lebih baik, dan program pelatihan personel yang lebih komprehensif. Dalam PP juga perlu digariskan secara tepat bagaimana Bakamla dan TNI AL harus bekerja sama dan memenuhi tugas masing-masing di zona maritim yang rentan seperti Laut Natuna Utara.

Menikmati artikel ini? Klik di sini untuk berlangganan untuk akses penuh. Hanya $5 per bulan.

Kesediaan pemerintah pusat untuk menyelesaikan kebuntuan antar-lembaga dan mengatasi kekurangan peralatan Bakamla akan sangat penting untuk pengembangannya menjadi penjaga pantai yang kuat. Bagi Jokowi, yang mendambakan Bakamla menjadi penjaga pantai Indonesia, ini bisa menjadi salah satu pencapaian paling menonjol dari pemerintahannya.

Artikel ini awalnya diterbitkan oleh Institut Studi Pertahanan dan Strategis Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, Universitas Teknologi Nanyang, dan dicetak ulang dengan izin.

gede Togel Singapore 2020 – 2021. Permainan terbaru lain-lain bisa dilihat dengan berkala lewat iklan yang kita sampaikan pada situs itu, serta juga dapat ditanyakan terhadap teknisi LiveChat pendukung kita yang stanby 24 jam On-line untuk melayani segala keperluan antara bettor. Mari cepetan daftar, dan menangkan hadiah Buntut dan Kasino On the internet terbaik yang tersedia di website kami.