Demokrasi Indonesia Butuh Nahdlatul Ulama


Pengarang: Alexander R. Arifianto, RSIS

Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), baru-baru ini mengumumkan bahwa Muktamar yang telah lama tertunda akhirnya akan diselenggarakan pada 23-25 ​​Desember 2021 di Kota Lampung, Sumatera. Muktamar adalah pertemuan organisasi yang paling penting. Biasanya diadakan setiap lima tahun sekali tetapi harus ditunda karena COVID-19.

Selama hampir 40 tahun, NU telah menempatkan dirinya sebagai organisasi masyarakat sipil moderat yang mendukung norma-norma seperti demokrasi, toleransi beragama, dan pluralisme. Hal ini khususnya terjadi di bawah mendiang Abdurrahman Wahid yang merupakan ketua NU dari tahun 1984 hingga 1999 dan kemudian menjadi presiden pertama yang dipilih secara demokratis di Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. Penerus Wahid di NU — Hasyim Muzadi dan Said Aqil Siradj — terus mempromosikan hal ini secara terbuka. norma moderat, meskipun dengan berbagai tingkat konsistensi dan komitmen.

Agenda utama Muktamar adalah memilih ketua umum baru yang akan memimpin organisasi selama lima tahun ke depan. Pesaing utama untuk pemilihan ketua adalah Ketua Siradj yang sedang menjabat dan Sekretaris Jenderal yang sedang menjabat Yahya Cholil Staquf. Keduanya berasal dari sayap moderat organisasi dan memiliki kesamaan dalam sudut pandang ideologis dan politik.

Muktamar juga merupakan waktu bagi pesertanya untuk merenungkan tantangan yang dihadapi NU saat ini. Dua tantangan krusial yang harus dihadapi oleh peserta Muktamar.

Yang pertama adalah inkonsistensi dalam organisasi dalam upayanya untuk mempromosikan norma-norma moderat. Ketidakkonsistenan tersebut dikaitkan dengan bagaimana otoritas keagamaan terstruktur di dalam NU. Loyalitas dan kesetiaan dalam organisasi tidak selalu mengalir dalam hierarki yang lurus. Mereka bersandar pada jaringan pribadi antara para pemimpin agama (kyai) NU, yang sering berpengaruh di wilayah Indonesia tertentu, dan siswa mereka (santri), yang dihubungkan oleh ikatan mereka dengan mantan guru mereka.

Kyai senior memiliki kekuasaan untuk mendikte agar pengikut mereka mengikuti serangkaian kebijakan dan prioritas yang sama sekali berbeda dari kebijakan dan prioritas yang disebarkan oleh pimpinan nasional organisasi. Mereka sering menghadapi persaingan otoritas agama dari ulama garis keras di daerah mereka, yang memotivasi mereka untuk memimpin serangan terhadap minoritas Muslim yang terpinggirkan.

Ulama NU setempat telah memimpin penganiayaan terhadap Syiah di Kabupaten Sampang di Pulau Madura dan Ahmadiyah di desa Cikeusik di provinsi Banten. Serangan kekerasan dan kegagalan otoritas Indonesia dan kepemimpinan NU untuk meminta pertanggungjawaban ulama atas tindakan mereka telah meragukan komitmen NU untuk menegakkan moderasi dan toleransi beragama sebagai salah satu prioritas utama organisasi.

Isu kedua adalah keberpihakan politik NU dengan pemerintahan Widodo. Penyelarasan ini telah meningkatkan pengaruh politik organisasi tersebut dan meningkatkan jumlah pejabat NU yang diangkat di kementerian-kementerian kunci. Penunjukan patronase ini juga sering diberikan kepada pejabat NU oleh pemerintahan Sukarno dan Suharto sebelumnya. Saat ini, mereka membuat NU rentan dikritik karena bersekutu dengan pemerintah yang semakin membongkar institusi politik demokratis Indonesia.

Aliansi NU dengan pemerintahan Widodo berakar pada keinginan bersama mereka untuk menetralisir ancaman dari gerakan oposisi Islam yang bangkit melawan pemerintah. Ini terbukti selama kampanye pemilihan presiden 2019 ketika sebuah koalisi Islamis bersekutu erat dengan kampanye pemilihan pensiunan jenderal Prabowo Subianto melawan Presiden Joko Widodo. Widodo menang di tempat pemungutan suara sebagian besar berkat dukungan NU, di mana mereka mendukung presiden sebagai pemimpin Islam moderat dan menuduh Prabowo dan kelompok Islamis merencanakan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia.

Sejak itu, pemerintahan Widodo telah mengadopsi kebijakan yang semakin represif terhadap lawan-lawannya. Ia sering menyerukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menangkap dan membungkam suara-suara kritis yang memposting keluhan di platform media sosial. Ini telah memberikan kekuatan yang lebih besar kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Polri untuk mengambil peran yang biasanya disediakan untuk otoritas sipil, terutama untuk mengurangi COVID-19.

Yang paling meresahkan, para pendukung pemerintah telah merencanakan untuk menyerukan sidang khusus Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) – lembaga legislatif tertinggi negara – untuk mengubah konstitusi negara. Kemungkinan amandemen akan mengubah batas masa jabatan konstitusional presiden petahana dari dua masa jabatan lima tahun berturut-turut menjadi tiga, yang memungkinkan Widodo untuk mencalonkan diri sebagai presiden ketiga dalam pemilihan berikutnya yang dijadwalkan pada 2024. Sejauh ini, para pemimpin NU belum mengkonfirmasi apakah mereka akan melakukannya. mendukung amandemen jika diajukan dalam sidang khusus MPR.

NU secara terbuka telah berkomitmen sebagai pendukung kebebasan berekspresi, toleransi beragama, dan pluralisme. Ini harus menggunakan Muktamar yang akan datang sebagai waktu untuk merenungkan langkah-langkah untuk menegakkan komitmennya terhadap nilai-nilai Islam dan demokrasi moderat ini, terlepas dari apakah preferensi kebijakannya sejalan dengan rezim yang berkuasa di Indonesia saat ini.

Alexander R Arifianto adalah Peneliti Program Indonesia di S Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura.

Promo seputar Keluaran SGP 2020 – 2021. Hadiah terbaik lainnya ada dipandang dengan terstruktur melewati notifikasi yang kami letakkan dalam website ini, serta juga dapat dichat kepada teknisi LiveChat pendukung kita yg tersedia 24 jam On the internet buat mengservis segala kepentingan para visitor. Yuk buruan daftar, serta dapatkan cashback Toto & Live Casino On the internet terbaik yang terdapat di tempat kita.