Apakah Thailand siap untuk ekonomi digital?


Penulis: Juthathip Jongwanich, Universitas Thammasat

Selama dekade terakhir, Thailand telah membuat kemajuan luar biasa dalam transformasi menuju ekonomi digital. Sejumlah indikator infrastruktur dan aksesibilitas digital telah menunjukkan beberapa peningkatan untuk sebagian besar populasi. Pasar e-commerce Thailand adalah salah satu yang paling cepat berkembang di Asia Tenggara di mana nilai barang dagangan online bruto tumbuh sebesar 68 persen pada tahun 2021 dan diperkirakan akan berkembang sebesar 14 persen antara tahun 2021 dan 2025.

Seperti negara-negara lain, Thailand telah memberikan penekanan pada ekonomi digital, termasuk melalui kebijakan transformasi industrinya (Thailand 4.0) dan dengan membangun taman digital di Koridor Ekonomi Timur (MEE). Pemerintah juga mengumumkan insentif investasi baru pada tahun 2017 untuk menarik investor ke dalam kegiatan berorientasi teknologi dan memperkenalkan cetak biru digital nasional — Rencana Induk Pembangunan Digital Nasional 20 tahun (2018–2037). Beberapa undang-undang diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir untuk memfasilitasi, melindungi, dan menciptakan ekosistem digital yang aman bagi konsumen dan penyedia digital.

Sementara Thailand telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pengembangan digital, investasi swasta yang rendah dan sangat terkonsentrasi, kurangnya keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kemajuan yang lambat dalam infrastruktur digital dan kendala anggaran menghambat kemajuannya. Investasi swasta dalam ekonomi digital Thailand hanya 4 persen dari PDB pada 2019. Teknologi digital telah lebih banyak diterapkan di sektor jasa, termasuk dalam perdagangan grosir dan eceran online, layanan telepon seluler dan internet, serta layanan keuangan. Pemanfaatannya di bidang manufaktur dan pertanian relatif terbatas.

Investasi swasta lebih menonjol di MEE — porsi investasi berlipat ganda dari sekitar 30 persen dari total investasi menjadi 60 persen antara 2017 dan 2020. Berbagai proyek infrastruktur, termasuk yang menghubungkan MEE dengan bagian lain Thailand, telah ditunda . Peta jalan yang jelas untuk adopsi 5G belum diumumkan.

Keterbatasan alokasi anggaran di sejumlah instansi pemerintah juga menjadi kendala, terutama yang relatif kecil dan dana yang dialokasikan ke Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital dan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Ristek, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, Riset, dan Teknologi yang terus menurun.

Tumpang tindih kebijakan dan kegagalan koordinasi antar instansi pemerintah dalam pembuatan kebijakan digital menambah kekhawatiran tentang masa depan digital. Instansi pemerintah, misalnya, memperkenalkan kebijakan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja tetapi tanpa koordinasi yang tepat.

Kemajuan Thailand menuju masa depan digital dipertanyakan, terutama kurangnya sumber daya manusia, serta infrastruktur digital yang tidak memadai dan tidak merata. Pada tahun 2020, hanya 1 persen penduduk yang memiliki keterampilan TIK tingkat lanjut dan sekitar 20 persen memiliki keterampilan TIK dasar. Hanya 69 persen rumah tangga yang memiliki akses internet di daerah pedesaan sedangkan di daerah perkotaan 81 persen.

Biaya broadband tetap, broadband seluler, dan layanan seluler seluler di Thailand telah menurun secara nyata selama dekade terakhir. Namun dibandingkan dengan China, Malaysia dan Vietnam, biaya TIK di Thailand, diukur dengan paritas daya beli, masih jauh lebih tinggi.

Untuk mendukung investasi dan mengubah ekonomi digital Thailand, insentif berbasis teknologi yang memberikan hak istimewa untuk aktivitas yang melibatkan teknologi dan inovasi terlepas dari lokasi adalah strategi yang lebih baik daripada insentif berbasis lokasi. Terlalu banyak penekanan ditempatkan pada lokasi tertentu, seperti MEE, sementara kurang memperhatikan tempat lain berpotensi menurunkan peningkatan produktivitas negara dan memperburuk ketimpangan pendapatan. Pembangunan infrastruktur perlu dipercepat untuk memastikan sistem logistik yang efisien serta teknologi digital yang terjangkau dan andal di dalam negeri.

Rencana transformasi digital perlu diperkuat, baik dari sisi konsistensi kerangka kebijakan maupun koordinasi kebijakan antar instansi pemerintah. Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital dapat berperan aktif dalam mengkoordinasikan rencana transformasi digital lintas institusi untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan menghindari kegagalan koordinasi dan penegakan kebijakan.

Alokasi anggaran yang memadai untuk mempromosikan infrastruktur digital keras dan lunak perlu diprioritaskan. Dengan pesatnya digitalisasi dalam perekonomian, aturan dan regulasi yang telah ditetapkan harus dipantau secara ketat dan dimodernisasi untuk mengatasi masalah publik. Memperdalam kerja sama regional dalam hal kompatibilitas peraturan penting untuk memfasilitasi bisnis di kawasan serta untuk melindungi konsumen dari masalah privasi dan keamanan.

Untuk memitigasi dampak buruk transformasi digital, terutama potensi kehilangan pekerjaan, pemerintah perlu bertindak sebagai fasilitator dalam mengurangi gesekan di pasar tenaga kerja dan memperlancar pergerakan pekerja dari satu tempat ke tempat lain, selain mendukung peningkatan keterampilan dan keterampilan ulang. Kerjasama dengan sektor swasta diperlukan untuk menyebarluaskan informasi terkait penciptaan lapangan kerja dan pengurangan tenaga kerja di seluruh perusahaan dan industri.

Juthathip Jongwanich adalah Associate Professor di Fakultas Ekonomi dan International Competitiveness Research Cluster, Thammasat University.

Game harian Pengeluaran SGP 2020 – 2021. Diskon gede yang lain tampil diperhatikan secara terencana lewat pemberitahuan yang kami letakkan pada situs itu, lalu juga bisa dichat terhadap teknisi LiveChat pendukung kita yang siaga 24 jam Online dapat mengservis semua keperluan para player. Lanjut langsung gabung, serta ambil bonus Undian & Kasino On-line terhebat yang nyata di tempat kami.